BANYUMAS (ranahpesisir.com)- Mengawali kinerja kepengurusan masa bakti XXII, PGRI Banyumas menggelar Konferensi Kerja Tahun Pertama 2021. Konkerkab dibuka oleh Bupati Banyumas Ir Achmad Husein dan digelar secara daring dan luring di Gedung Guru Jalan Soeparjo Roestam No. 45 Sokaraja, Sabtu (26/6/2021).
Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein dalam sambutan pembuka virtualnya menyampaikan Konkerkab agar menghasilkan komitmen bersama meningkatkan pembaharuan kinerja pengabdian guru. Konkerkap agar dijadikan sarana efektif dan konsumtif dalam membahas dan pertajam visi misi PGRI ke depan.
Husein menambahkan realisasi program kerja PGRI diharapkan dapat efektif, implementatif, dan adaptif sesuai perubahan. Sehingga lanjut Husein, upaya itu dapat menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggungjawab.
"PGRI dan Dinas Pendidikan untuk saling melakukan sinkronisasi, kolaborasi, saling memberi informasi, dan bekerjasama. Jalin kerjasama yang baik untuk berkontribusi bersama bagi masyarakat Banyumas,” pintanya.
Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, Sarno SPd SH MSi menyampaikan organisasi PGRI harus terus jalan meski pandemi belum berakhir. Guru menjadi garda terdepan di dalam menjawab solusi pembelajaran di masa pandemi.
“Meski masih pandemi, guru harus mampu membangun sistem pembelajaran yang sesuai dan dapat diikuti oleh peserta didik. Guru harus kreatif menghadapi pandemi sebab mereka menjadi tulang punggung pendidikan,” paparnya.
Sarno mengungkapkan, saat ini rencana pembelajaran tatap muka diundur kembali. Hal ini menjadi tantangan baru bagi guru untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Untuk itu, lanjut Sarno PGRI terus berupaya menjadi rumah guru yang transformasional dan fleksibel. PGRI mendorong anggota agar terus eksis dan survive beradaptasi dengan perubahan di masa pandemi.
“Guru harus terus berupaya menyesuaikan dengan segala bentuk perubahan. Memberi solusi bagi pembelajaran peserta didik dengan menjadi garda terdepan pendidikan,” tegasnya.
Saat ini, tambah Sarno, 52 persen guru di Banyumas berstatus guru wiyata bakti atau honorer. Untuk itu, PGRI terus mengawal agar guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai Upah Minimum Kabupaten.
“PGRI prihatin, di Banyumas guru honorer mencapai lebih dari 3000 orang. Namun untuk kuota PPPK yang tersedia hanya 1000 orang, sekitar 30 persen,” tegasnya. (*)
