SLAWI (ranahpesisir.com)- Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Tegal menurun jadi 6,81 persen pada Maret 2024 dibandingkan tahun 2023 lalu yang sebesar 7,30 persen. Penurunan sebesar 0,49 persen poin ini sekaligus menempatkan Kabupaten Tegal pada urutan keenam kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Tengah dari sebelumnya di urutan kedelapan.
Informasi ini terungkap saat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal Bambang Wahyu Ponco Aji menyampaikan perkembangan data statistik kemiskinan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Amir Makhmud di ruang kerja Sekda, Senin (29/07/2024) siang.
Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Senin (22/07/2024), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal menurun dari sekitar 105,03 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 98,02 ribu orang pada Maret 2024. Adapun garis kemiskinan ambang batas pengeluaran minimal kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak terkategori miskin naik 5,65 persen menjadi Rp497.315 per kapita per bulan.
Menurut Bambang, sepanjang dua dekade terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal cenderung berkurang. Adapun kenaikan penduduk maskin hanya terjadi di tahun 2015 dan 2016 akibat dampak krisis ekonomi global dan di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.
Namun demikian, ditinjau dari dimensi tingkat kedalaman kemiskinannya tahun ini mengalami peningkatan 0,09 poin menjadi 0,97. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan meningkat 0,05 poin menjadi 0,22. Tingginya harga pangan menekan konsumsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Menanggapi ini, Sekda Amir mengaku senang dengan kinerja pembangunan daerah dari sisi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Alhamdulillah, ini berita baik. Artinya, penanggulangan kemiskinan melalui konvergensi program intervensi di sejumlah sektor terkait seperti sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan UMKM sudah cukup berhasil. Tingkat kemiskinan kita turun 0,49 persen poin,” ungkapnya.
Amir menuturkan, ada sejumlah intervensi program APBD yang langsung bersentuhan dengan keluarga miskin sebagai penerima manfaatnya. Pertama, bantuan sosial seperti bantuan permakanan sandang dan beras, bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau hingga bantuan jaminan hidup bagi warga lansia miskin sebesar Rp250 ribu per orang per bulan.
Kedua, pihaknya juga merehab rumah tidak layak huni dengan memberikan stimulan dana Rp20 juta per unit rumah. Sepanjang lima tahun terakhir, Pemkab Tegal berhasil merehab 6.375 unit rumah. Sedangkan di tahun 2024 ini, dialokasikan anggaran senilai Rp15,98 miliar untuk merehab 799 unit rumah tidak layak huni.
“Dengan tinggal di rumah yang layak dan sehat, mereka (warga miskin) jadi lebih produktif karena tidak mudah sakit, sehingga biaya untuk berobat pun juga bisa ditekan, sekalipun kita juga sudah mengalokasikan bantuan iur BPJS kesehatan untuk warga miskin, melengkapi dari pusat,” ucapnya.
Ketiga, lanjut Amir, program beasiswa untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga seperti biaya transportasi ke sekolah, pembelian buku, tas dan alat tulis.
Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal Faried Wajdy menjelaskan konvergensi program multi sektor dan konsistensi serta keberlanjutan pelaksanaannya menjadi kunci sukses dalam menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
Selain itu, dukungan kebijakan insentif dan layanan kemudahan berusaha di Kabupaten Tegal mampu meningkatkan daya tarik investasi di mana ini berperan penting menggerakkan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Keduanya sangat berpengaruh dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Adapun total nilai investasi yang berhasil dibukukan sepanjang tahun 2019-2023 lalu mencapai Rp6,2 triliun. (EW/hn)
